JPU Rahmat Afif (kiri) dan terdakwa R (kanan) pada sidang lanjutan perkara korupsi dana hibah PMI Ogan Ilir yang digelar di Pengadilan Negeri Palembang, Jumat (11/7/2025) pagi. Sidang tersebut dengan agenda pembacaan eksepsi atau nota keberatan JPU atas eksepsi kuasa hukum terdakwa R. (Sumber : sripoku.com)
OGAN ILIR, - Dikutip dari sripoku.com , Sidang lanjutan perkara korupsi dana hibah PMI Ogan Ilir digelar di Pengadilan Negeri Palembang.
Sidang yang digelar pada Jumat (11/7/2025) pagi itu dengan agenda pembacaan eksepsi atau nota keberatan Jaksa Penuntut Umum (JPU) atas eksepsi kuasa hukum terdakwa R.
JPU menyebut terdakwa telah melakukan perbuatan sebagaimana dakwaan penuntut umum yang menimbulkan kerugian negara sebesar Rp 675 juta.
"Pengembalian kerugian dana hibah PMI ke kas daerah perlu dicermati dengan baik. Sebagaimana ketentuan Pasal 4 Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tipikor bahwa pengembalian kerugian negara tidak menghapuskan pidana," jelas JPU Rahmat Afif saat membacakan eksepsi.
Diketahui, penyampaian eksepsi oleh kuasa hukum terdakwa R disampaikan pada sidang yang digelar Rabu (9/7/2025) lalu.
Pada sidang tersebut, Firdiansyah selaku kuasa hukum terdakwa R meminta klieannya dibebaskan dari segala dakwaan.
Sebab terdakwa R tak memiliki wewenang dalam pertanggungjawaban dana hibah PMI Ogan Ilir.
Sementara JPU menyimpulkan bahwa pokok keberatan eksepsi yang disampaikan kuasa hukum terdakwa R tidak teliti.
"Kami menyimpukan pokok keberatan dan dalil tim penasihat hukum terdakwa pada eksepsi merupakan pendapat yang asal-asalan saja," ucap JPU.
Dilanjutkan, alasan keberatan yang disampaikan penasihat hukum terdakwa bukan merupakan materi keberatan sebagaimana terncantun dalam Pasal 156 ayat (1) KUHAP.
"Dengan demikian, atas keberatan yang diajukan oleh penasihat hukum terdakwa tidak berdasar dan sepatutnya ditolak atau tidak dkterima oleh majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini," ucap JPU.
Sementara Kasi Pidsus Kejari Ogan Ilir, M. Assarofi menerangkan, modus operandi yang dilakukan oleh para terdakwa berawal pada tahun anggaran 2023 dan 2024 saat PMI Ogan Ilir menerima dana hibah yang bersumber dan APBD Ogan Ilir.
"Anggaran tersebut sebagaimana tertuang dalam NPHD (Naskah Hibah Perjanjian Daerah," jelas Assarofi.
Rinciannya, dana hibah yang diterima yakni Rp 1 miliar pada November 2023 dan Rp 1 miliar selanjutnya pada Juli 2024.
Hasil penyelidikan dan penyidikan Kejari Ogan Ilir, terdakwa R telah mengambil alih dan mengelola seluruh urusan administrasi keuangan pelaksanaan pengelolaan dana hibah total sebesar Rp 2 miliar itu.
"Padahal yang bersangkutan tidak memiliki kewenangan untuk itu," terang Assarofi.
Terdakwa R bersama dengan terdakwa lainnya yakni M dan N membuat dokumen-dokumen pertanggungjawaban keuangan penggunaan dana hibah PMI Ogan Ilir tahun 2023 dan 2024.
Ketiganya diduga melakukan penyalahgunaan dengan membuat pertanggungjawaban dana tidak sesuai dengan peruntukannya.
Penyidik Kejari Ogan Ilir juga menemukan ada praktik pemalsuan tanda tangan unsur pimpinan PMI Ogan Ilir, deskripsi kegiatan yang direkayasa atau fiktif.
Kemudian jumlah pencairan anggaran tidak sesuai kenyataan dan penerima kwitansi tidak pernah mendapatkan pencairan uang tersebut.
Selama proses penyidikan, sejumlah saksi yang diperiksa telah mengembalikan kerugian kepada kas negara sebesar Rp 400 juta.
Sementara Kejari Ogan Ilir menerima penitipan kerugian negara sebesar Rp 79,7 juta.
"Perbuatan para terdakwa menyebabkan kerugian keuangan negara berdasarkan laporan hasil perhitungan dari Inspektorat Kabupaten Ogan Ilir sebesar Rp 600 juta lebih," jelas Assarofi. oganilirterkini.co.id
Artikel ini telah tayang di sripoku.com dengan judul : JPU Sebut Eksepsi Kuasa Hukum Terdakwa Korupsi Dana Hibah PMI Ogan Ilir Asal-Asalan
Tidak ada komentar:
Posting Komentar